REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengajukan pagu anggaran pada RAPBN 2017 sekitar Rp 50,512 triliun. Pagu anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pagu kebutuhan sebesar Rp 107 triliun maupun pagu indikatif sebesar Rp 50,573 triliun.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan pagu anggaran tersebut kepada Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja Pendahuluan RAPBN 2017 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (19/7). Pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan transportasi 2017 sesuai implementasi rencana kerja pemerintah yang ditetapkan presiden.
Rincian pagu anggaran RAPBN 2017 masing-masing yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp 542 miliar, Inspektorat Jenderal sejumlah Rp 90 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,715 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 12,135 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 9,720 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 18,558 triliun, BPSDM sebesar Rp 4,505 triliun, Badan Litbang sebesar Rp 124 miliar, dan BPTJ sebesar Rp 120 miliar.
"Tema rencana kerja pemerintah yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah," kata Jonan dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (19/7).
Menhub Jonan dalam paparannya mengatakan, sebagai implementasi rencana kerja pemerintah, maka fokus kerja Kemenhub yaitu memberi jaminan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai empat undang-undang transportasi. Kemudian melanjutkan peningkatan kapasitas transportasi angkutan umum, peningkatan kualitas personil perhubungan, dan mengambil alih pengoperasian terminal tipe A dan jembatan timbang di sejumlah wilayah.
Lebih lanjut, Menhub Jonan mengatakan, ada 10 fokus dan sasaran pembangunan sektor perhubungan tahun 2017. Yaitu penyelesaian proyek Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak, pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan transportasi, mengefektifkan beroperasinya Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ), dukungan transportasi dalam rangka konektivitas Program Prioritas Nasional, pelayanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan laut, pengambilalihan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh wilayah Indonesia termasuk pegawainya, peningkatan hubungan dan kerja sama internasional dalam rangka memantapkan posisi Indonesia dalam Organisasi Transportasi Internasional seperti IMO dan ICAO serta sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang/seminar internasional.
Selain itu, Jonan juga menyampaikan bahwa relokasi anggaran terkait fokus dan prioritas program pembangunan perhubungan tahun 2017 sebesar Rp 50,212 triliun. "Relokasi tersebut meliputi peningkatan keselamatan dan keamanan tansportasi Rp 6,52 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp 12,47 triliun, peningkatan kapasitas Rp 22,90 triliun, serta tata kelola dan regulasi Rp 8,52 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika