REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung menilai pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta janggal.
"Kita concern kepada uang pemda ke luar beli tanah yang sebenarnya tanahnya tidak ada. Ada yang dipalsukan suratnya, surat keterangan status tanahnya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Selasa (19/7) malam.
Akibat pembelian lahan, ia memperkirakan keuangan negara mengalami kerugian mencapai Rp690 miliar. Kejaksaan Agung mengaku tengah menangani dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kita sidik, betul sejak 29 Juni 2016," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Selasa malam.
Arminsyah menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) kasus tersebut serta memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau karib disapa Ahok diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi yang diterima Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dalam pembebasan lahan untuk rusunawa Cengkareng Barat.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam itu, ia menjelaskan kepada penyidik mengenai proses pembelian lahan tersebut. Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.
Dinas Perumahan dan Gedung membeli lahan tersebut dari perseorangan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno. Lahan untuk rumah susun tersebut dibeli dengan harga Rp668 miliar.
Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan antara Dinas KPKP DKI dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika