REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemprov DKI Jakarta telah memutus kontrak kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) jo PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang dengan sistem swakelola. 

Akan tetapi keputusan ini tak diikuti respons sigap saat PT GTJ mulai melakukan pengosongan aset di lokasi TPST pada Rabu (20/7) pukul 00.00 WIB. Pemprov DKI tak serta merta menyediakan alat-alat berat untuk memindahkan sampah dari truk pengangkut ke tempat pembuangan.

Akibatnya, aktivitas pembuangan sampah oleh truk-truk sampah milik DKI Jakarta di TPST Bantargebang sedikit tersendat. Truk sampah dapat masuk ke lokasi TPST, namun aktivitas di zona pembuangan terkendala. 

"Enggak ada alat berat. Kosong sama sekali, coba! Sementara Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan tanggal 19 Juli 2016 pukul 00.00 PT GTJ putus kontrak, berarti pada waktu itu juga turun semua alat dari PT GTJ. Masa persiapan DKI enggak ada?" keluh Rio, salah satu sopir truk sampah asal Jakarta Timur kepada Republika.co.id, Rabu (20/7). 

Rio (32 tahun) mengaku sudah berangkat dari Jakarta Timur pada Rabu pukul 03.00 dini hari, namun hingga pukul 14.30 belum dapat menurunkan muatan sampah.

Menurut dia, kondisi seperti itu terjadi mulai Rabu (20/7) pagi tadi. Setelah semua peralatan milik PT GTJ diangkut, tidak ada lagi alat berat yang membantu proses pembuangan sampah di lahan TPST. 

Pemprov DKI memberikan waktu 30 hari bagi PT GTJ untuk mengangkut seluruh aset mereka di lokasi TPST Bantargebang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika