REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPS DKI Jakarta Syech Suhaimi mempersilakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan survei sendiri jika tak puas dengan hasil survei lembaganya mengenai jumlah angka kemiskinan di Ibu Kota.

Suhaimi mengatakan BPS sudah menggunakan metode yang berstandar internasional. Sehingga penggunaannya sudah berjalan secara universal.

Dengan begitu, survei BPS bisa dibandingkan di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sedangkan jika BPS menuruti permintaan Ahok, maka perbandingan itu tak bisa dilakukan.

"Kita mendata kemiskinan ada datanya yang kita sepakati secara nasional dan internasional, jadi kita bisa bandingkan semua data. Kalau keinginan Pak Ahok enggak bisa kita bandingkan. Jadi beliau harapkan penduduk tidak ber-KTP DKI enggak disurvei, itu kan sudah menyalahi," katanya, Rabu (20/7).

Namun ia mengingatkan jika Ahok mengadakan survei dengan metode tersendiri maka hasilnya tak bisa dibandingkan dengan survei BPS. Alasannya, perbedaan metode bisa menimbulkan perbedaan angka yang signifikan.

"Kalau berbeda enggak bisa dibandingkan, soalnya perbandingan harus dibandingkan dengan metode yang sama. Kalau metodenya beda ya angkanya beda," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika