REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan pihaknya bisa memahami jika TNI ingin terlibat secara aktif dan langsung dalam penanggulangan teroris. Namun, pelibatan aktif TNI ini harus terlebih dahulu diiringi dengan adanya keputusan politik negara.
Selama ini, memang TNI hanya bersifat perbantuan terhadap Polisi dalam hal penanggulangan terorisme. Meskipun di UU TNI disebutkan secara gamblang dan eksplisit, salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OSMP) adalah memberantas terorisme.
Hanafi menilai, jika TNI ingin diberikan ruang dan terlibat secara aktif dalam penanggulangan terorisme, maka harus didahului dengan adanya keputusan politik dari negara.
''Itu artinya lewat presiden yang memerintahkan atau memberikan instruksi atau memberikan keputusan TNI harus masuk (dalam penanggulangan terorisme),'' ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).
Syarat ini, ujar Hanafi, tidak terlepas dari ketentuan di Undang-Undang Dasar yang menyatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata. Lebih lanjut, Hanafi menjelaskan, dalam langkah penanggulangan teroris sebenarnya hanya ada dua sektor yang dilibatkan, yaitu TNI dan Polri.
Bahkan, di tiap masing-masing Undang-Undang tentang dua lembaga tersebut sudah ada pengaturan. Namun, di sisi lain, ujar Hanafi, TNI memang merasa juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu, diperlukan keputusan politik dari negara dalam pelibatan pemberantasan terorisme.
''TNI juga tidak bisa bergerak sendiri. TNI harus punya legalitas dan legitimasi yang kuat, dan itu dari presiden. Presiden Jokowi itu bukan sekedar kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi juga pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata. Itu yang juga harus difungsikan,'' ujar politikus PAN itu.
Keberhasilan Satgas Tinombala, yang berisikan personel gabungan TNI dan Polri itu, dalam menangkap Santoso, ujar Hanafi, memiliki pengaruh dalam proses pembahasan revisi UU Terorisme.
Pengaruh tersebut antara lain soal pelibatan aktif TNI di penanggulangan teroris, yang memang menjadi salah satu poin pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika