REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengajak semua warga untuk mendukung program pemerintah yang ingin melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Apalagi, menurut dia, saat ini terorisme sudah menjadi musuh kemanusiaan yang harus ditindak secara tegas.

"Tentu itu kan sudah dipelajari oleh pemerintah, ya kita dukung lah. Untuk menghadapi kasus-kasus terorisme ini peran TNI harus diberi tempat," kata Jimly saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (21/7).

Pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu berpendapat. Umat Islam harus berada di barisan paling depan untuk mendukung program pemerintah tersebut. Dia menjelaskan,  teroris yang melakukan berbagai aksi teror dengan mengataanamakan jihad, sudah merusak nama baik agama Islam. Sehingga, nama baik Islam menjadi tercoreng, bahkan agama Islam dijadikan musuh nersama di dunia.

Namun, jika ada yang tidak setuju dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme karena dianggap terlalu keras, berlebihan atau dianggap melanggar HAM, lebih baik diam saja. Dengan demikian, ketidaksetujuan tersebut tidak ditafsirkan sebagai sinyal dukungan kepada teroris.

"Jadi ormas-ormas Islam, tokoh Islam, kalau bisa jangan (menyatakan ketidaksetujuannya). Sebab sudah (teroris) terlalu mengatasnamakan kata jihad, lalu merusak Islam," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Pria kelahiran Palembang itu pun mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu takut pelibatan TNI akan mengembalikan fungsi tentara seperti pada masa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam Orde Baru. Sebab, tentara yang ada di Indonesia sangat jauh berbeda dengan tentara di negara-negara seperti Turki dan Mesir yang terus berusaha kembali berpolitik.

"Di kita sudah tuntas. Jadi tidak perlu disalahpersepsikan seakan-akan TNI akan kembali lagi, tidak. Demokrasi kita sudah berjalan on the track, jadi fungsi TNI sudah sangat proporsional," ucap Jimly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika