REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Pelaksana  Badan Nasional Pengelola Perbatasan Hadi Prabowo membantah isu penduduk yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia menyebut, penduduk yang memiliki KTP dua negara berbeda adalah warga Kalimantan yang terjebak dalam konfrontasi antara pemerintah RI dengan malaysia pada 1960-an.

"Mereka sudah pindah ke sana hanya karena ada ikatan persaudaraan dengan masyarakat Desa Lumbis Ogong sering mondar-mandir. Lalu ada masyarakat mengisukan punya dua KTP. ketika oleh Camat cek ternyata tidak benar," kata Hadi, Kamis (21/7).

Hadi berkata, isu penguasan Malaysia di daerah perbatasan memang selalu terulang setiap tahun. Menurut Hadi mereka meminta perhatian serius dari pusat. Kepada Presiden Joko Widodo, mereka meminta memberi perhatian serius kepada daerah-daerah perbatasan.

"Sudah ada pembangunan sekolah, puskemas, komunikasi, energi. Masyarakat minta peningkatan," katanya.

Hadi mengatakan tahun lalu ketika air surut dan pasokan logistik terlambat isu ini juga pernah beredar. Ia mengatakan Kecamatan Lumbus Ogong memang daerah terpencil.

Dulu alat transportasi hanya dapat dilakukan lewat jalur sungai. Saat ini sudah ada jalan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Namun masih bertahap," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika