REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi keluarga korban vaksin palsu menuding Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Jakarta Timur, tidak kooperatif dalam merespons keluhan-keluhan mereka. Akan tetapi, tudingan itu dibantah oleh manajemen RS tersebut.
Menurut keterangan dari Humas RS Harapan Bunda, pihak RS masih terus berupaya menghimpun data pasien yang terpapar vaksin palsu. Kendati demikian, instansi tersebut enggan mengungkap berapa jumlah pasien terindikasi menerima vaksin palsu yang sudah terungkap sejauh ini.
“Kami belum tahu berapa jumlah pasti pasien yang terpapar vaksin palsu di RS Harapan Bunda. Karena proses pendataan yang kami lakukan sifatnya tertutup dan tidak dipublikasikan ke media," tutur staf Humas RS Harapan Bunda, Tina, kepada Republika.co.id, Jumat (22/7).
Ia menuturkan, bagi para pasien yang sudah dipastikan menerima vaksin palsu di RS Harapan bunda, akan dilakukan imunisasi ulang untuk membentuk kekebalan tubuh mereka. "Imunisasi ulang nantinya tidak lagi dilakukan di RS Harapan Bunda, melainkan di sejumlah fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk pemerintah," ucap Tina.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan, negara bakal mengambil alih penyelesaian masalah vaksin palsu yang terjadi di RS Harapan Bunda. Pelayanan vaksinasi ulang bagi para pasien yang menjadi korban dalam kasus tersebut selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah.
"Masalah (vaksinasi ulang bagi pasien RS Harapan Bunda) diambil oleh negara. Negara yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut," tutur Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, saat dijumpai wartawan di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Selasa (19/07) lalu.
Pelayanan vaksinasi ulang bagi para pasien RS Harapan Bunda, kata Koesmedi, tersedia di sejumlah fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah. Di antaranya adalah RS Polri Kramat Jati, RSPAD Gatot Subroto, RSUD Pasar Rebo, dan Puskesmas Ciracas.
Untuk keperluan imunisasi ulang tersebut, orang tua pasien harus membawa data rekam medik anaknya ke puskesmas/RS milik pemerintah. Petugas medis setempat selanjutnya akan mengobservasi untuk menentukan apakah pasien yang bersangkutan memang perlu divaksinasi ulang atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika