REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan tak ada kekosongan tenaga guru di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Menurutnya hal itu berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Yohanis Samkakai.
"Pak Yohanis mengatakan, tidak benar ada kekosongan guru yang mengajar di SD. Yang terjadi hanya kekurangan guru karena sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan S1 di kota Merauke, makanya tak benar ada sekolah yang tidak ada gurunya," katanya, Jumat, (22/7).
Pria yang akrab disapa Pranata mengatakan dalam melanjutkan pendidikan ke S1, guru-guru melaksanakannya melalui program Pengalian Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) atau Recogniton of Prior Learning (RPL) sesuai dengan Permendikbud Nomor 58/2009 yaitu pemotongan SKS yang harus ditempuh karena adanya pengakuan kinerja dan pengalaman.
Jadi, ujar dia, guru yang melanjutkan pendidikan ke S1 hanya berkewajiban melaksanakan 33% dari SKS yang harus ditempuh. Pendidikan S1 dapat dilaksanakan secara singkat.
"Guru tidak diperkenankan meninggalkan tempat mengajar ketika mereka melanjutkan pendidikan dan harus seizin dinas pendidikan setempat. Pendidikan ke S1 tersebut bisa dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak jauh melalui universitas terbuka," ujarnya.
Guru-guru di Kabupaten Merauke, terang dia, melanjutkan pendidikan S1 dalam beberapa kelompok yaitu di Universitas Cendrawasih yang programnya dilaksanakan di kota Merauke, di Univeristas Terbuka, di Universitas Musamus, Merauke, dan dalam kelompok kerja. Mekanismenya tetap menggunakan PPKHB.
Sesungguhnya, tak ada kekosongan guru namun sekolah mengalami kekurangan guru. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke mengangkat guru kontrak 199 orang untuk SD dan 25 orang untuk SMP yang ditempatkan di wilayah terpencil, terluar, tertinggal.
Pemerintah melalui Ditjen GTK, lanjut Pranata, memberikan beasiswa kepada guru-guru yang melanjutkan S1 di Kabupaten Merauke. Tahun ini akan diberikan 1000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika