REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu agenda utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas),  Partai Golkar akan mengukuhkan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Rencananya, Rapimnas Partai Golkar itu akan digelar pada 26-28 Juli di Jakarta Convention Center (JCC).

Menurut politisi Partai Golkar, Zainudin Amali, apa yang akan diputuskan di Rapimnas nanti adalah hal-hal yang sudah dibahas di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, yang digelar di Bali, beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Bahkan, Amali menyebut, keinginan mendukung Jokowi itu merupakan suara dari kader-kader di tingkat bawah, bukan hanya keinginan dari sejumlah elit partai.

''Itu keinginan dan suara dari kader dan pengurus di tingkat bawah. Dari bawah, mereka kan sempat menyampaikan hal itu di Munaslub. Kalau sudah seperti itu, itu menyangkut insitusi partai, bukan lagi orang per orang'' tutur Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, lanjut Amali, Rapimnas adalah pengambilan keputusan setingkat di bawah Munas. Sehingga, hal-hal yang sebelumnya sudah diputuskan di Munas, termasuk Munaslub di Bali, akan dikukuhkan kembali dan dibuat terperinci di Rapimnas.

Lebih lanjut, Amali menjelaskan, keputusan untuk mengusung calon presiden jauh-jauh hari ini tidak terlepas dari penyelenggaraan Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar secara bersamaan pada 2019 mendatang. Menurutnya, perolehan suara di Pileg dan Pilpres pada 2019 nanti akan saling mempengaruhi dan terkait.

''Dengan sistem pemilu (Pileg dan Pilpres secara bersamaan), yang akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, maka Golkar memandang akan lebih baik, akan lebih banyak plusnya (mengusung calon presiden jauh-jauh hari) ketimbang minusnya,'' tutur Ketua Departemen Pembangunan Daerah Partai Golkar tersebut.

Tidak hanya itu, dengan pengukuhan dukungan jauh-jauh hari, maka strategi pemenangan dan strategi kampanye sudah dapat dirancang dan disusun. ''Jadi ini tidak kepagian. Banyak yang bilang ini terlalu cepat, terlalu awal, saya kira tidak. Karena Pemilu ini akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya,'' tutur Amali.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun mengakui, hingga saat ini, memang baru ada sosok Joko Widodo yang bisa menjadi pilihan untuk diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Hal ini pun disadari oleh kader-kader dan pengurus di tingkat bawah. ''Tapi jujur kami katakan, sampai hari ini, memang baru beliau yang ada,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika