REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh soal vaksin palsu yang melibatkan RS Harapan Bunda dan para keluarga pasien belum juga menemukan penyelesainnya sampai hari ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (21/7) kemarin pun berjanji akan memediasi kedua pihak yang bersengketa.
Kendati demikian, manajemen RS Harapan Bunda mengaku belum mendapat informasi terkait rencana mediasi oleh KPAI tersebut. “Mengenai mediasi oleh KPAI, kami belum mendapatkan informasinya. Yang bisa kami lakukan saat ini hanya menunggu arahan dari pimpinan RS,” ujar Humas RS Harapan Bunda, Tina, kepada Republika.co.id, Jumat (22/7).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berjanji akan memediasi polemik seputar vaksin palsu yang melibatkan RS Harapan Bunda dengan keluarga korban. Lembaga itu berharap, proses mediasi tersebut nantinya dapat memecahkan kebuntuan komunikasi antara kedua pihak yang bersengketa.
"Jadi, kami melihat ada kebuntuan komunikasi antara RS Harapan Bunda dan keluarga korban vaksin palsu, sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut. Untuk itu, KPAI siap menjadi penjembatan bagi kedua pihak," ujar Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh, saat menerima kunjungan perwakilan keluarga korban vaksin palsu RS Harapan Bunda di Jakarta, kemarin.
Ia menuturkan, KPAI akan langsung mengirim surat ke RS Harapan Bunda pada Kamis (21/7) sore. Surat tersebut berisi panggilan kepada manajemen RS setempat untuk membahas penyelesaian masalah vaksin palsu dengan keluarga korban. Proses mediasi tersebut rencananya mulai dilakukan dalam dua hari ke depan.
Masalah penanganan para pasien korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, sampai saat ini belum juga kunjung selesai. Para keluarga korban pada pekan lalu melayangkan sejumlah poin tuntutan kepada manajemen RS untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Salah satu tuntutan mereka adalah meminta RS Harapan Bunda memfasilitasi medical check up bagi pasiennya yang pernah divaksinasi pada periode 2003-2016. Tujuan medical check up itu untuk mengetahui siapa saja pasien yang terbukti menerima vaksin palsu di RS itu.
Akan tetapi, tuntutan tersebut hingga kini belum juga dipenuhi oleh pihak manajemen RS itu. Hal itu membuat para keluarga pasien yang anaknya pernah divaksinasi di RS Harapan Bunda merasa kecewa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika