REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Selama satu pekan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebar tiga tim ke seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kota Hujan untuk mendeteksi adanya peredaran vaksin palsu.

Tim bergerak mengecek seluruh vaksin yang ada di fasilitas layanan kesehatan Kota Bogor, ada 18 rumah sakit dan belasan praktek dokter dan bidan swasta, apotik, maupun pedagang farmasi besar. Hasilnya Dinkes tidak menemukan vaksin palsu. Tetapi vaksin yang cara penyimpanannya tidak sesuai standar keamanan.

Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Eddy Dharma menyebutkan, vaksin rusak karena tidak tepat penyimpanannya jauh lebih berbahaya dari isu vaksin palsu.

"Karena kalau vaksin rusak karena penyimpanan yang tidak benar, maka pemberian imunisasi jadi tidak optimal. Bahkan dapat berdampak buruk, karena si anak tidak mendapatkan vaksin yang tepat," katanya di Bogor, Jumat (22/7).

Karena itu, kata Eddy, yang terpenting adalah kesadaran pemilih fasilitas layanan kesehatan untuk menyimpan vaksin secara tepat dan benar. Sehingga kualitas vaksin dapat terjaga dan mampu memberikan imunitas pada anak secara optimal.

Dinkes Bogor mengawasi penggunaan dan peredaran vaksin di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Pengawasan itu dilakukan guna memastikan pemberian imunisasi pada anak sesuai dengan aturan, benar dan tepat.

"Salah satu upaya pengawasan dilakukan dengan menerbitkan surat kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan dengan seluruh fasilitas layanan kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah, usai sosialisasi tentang vaksinasi di Aula Dinkes di Bogor, Jumat (22/7).

Sosialisasi dan pembinaan tentang vaksin dihadiri ratusan peserta yang berasal dari penyedian fasilitas kesehatan se Kota Bogor. Hadir sebagai pembicara perwakilan dari BPOM Jawa Barat dan Kepala Bidang P3PL.

Ikuti Whatsapp Channel Republika