REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Dua gadis berusia delapan tahun dituntut melakukan pelanggaran peraturan kampanye referendum, yang dijadwalkan berlangsung bulan depan, karena merobek kertas daftar pemilih yang tertempel di dinding, Ahad (24/7).

Pemerintah dukungan militer mengawasi ketat perbedaan pendapat menjelang pemilihan pada 7 Agustus atas undang-undang mengenai jaminan keamanan di negara itu, yang diguncang kekacauan politik satu dasawarsa ini.

Komandan polisi di provinsi Kamphaeng Phet di bagian utara Damrong Phetpong mengatakan kedua gadis itu dituduh merintangi proses referendum serta merusak fasilitas umum karena mereka merobek lembar pengumuman yang ditempel di dinding luar sekolah.

"Mereka mengakui merobek lembar tersebut karena menyukai warnanya, yang merah jambu," kata Damrong kepada Reuters.

Ia mengatakan gadis-gadis itu tidak akan dihukum karena mereka masih sangat belia.

Referendum itu akan menjadi ujian besar yang pertama bagi pendapat umum terhadap pemerintah dukungan militer yang mengambil kekuasaan melalui kudeta pada Mei 2014. Kecaman termasuk yang berasal dari partai politik terkemuka menyebutkan bahwa rancangan undang-undang itu akan memberikan kekuasaan yang kelewat besar kepada militer terhadap pemerintah terpilih dan tidak akan menyelesaikan perbedaan antara kekuatan politik yang populis dengan kekuasaan militer yang tidak dapat dipungkiri.

Pemerintah terkesan semakin gugup menjelang pemungutan suara, sehingga mengeluarkan larangan pembahasan undang-undang serta lobi-lobi baik untuk yang mendukung maupun yang menentang, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara bagi mereka yang melanggarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika