REPUBLIKA.CO.ID, VIENTIANE -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi menekankan Asia tenggara (ASEAN) perlu untuk terus mendorong proses penandatanganan dan ratifikasi protokol //South East Asia Nuclear Weapon Free Zone// (SEANWFZ). Hal ini terkait dengan aturan menciptakan kawasan yang bebas nuklir dan telah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN pada 1997. 

Hingga saat ini, perjanjian itu masih menunggu penandatanganan dari beberapa negara pemilik senjata nuklir. Indonesia berharap komunikasi dengan negara-negara tersebut harus terus dilakukan secara intensif, guna menyelesaikan berbagai hambatan. 

"ASEAN harus membangun komunikasi dengan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengindentifikasi isu yang masih menjadi hambatan," ujar Retno dalam pertemuan 49th ASEAN Ministerial Meeting di Vientiane, Laos, Sabtu (23/7).

Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat rencana SEANWFZ yang diatur dalam Plan of Action to strengthen the implemation of the SEANWFZ treaty 2013 - 2017. Saat ini, rancangan Undang-undang (UU) keamanan nuklir, di mana salah satu inti peraturan itu adalah sanksi-sanksi terkait senjata nuklir telah diproses oleh Indonesia. Diantaranya adalah kepemilikian, penggunaan, penyimpanan dan pemindahtanganan senjata berbahaya tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika