REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON— Nahdlatul Ulama menilai kebijakan ekonomi pemerintah belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kalangan tertentu.  

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan, menurut data Bappenas, dari sisi rasio ketimpangan ekonomi antar penduduk Indonesia per akhir 2015 masih cukup tinggi yaitu mencapai angka 0,413.

”Perekonomian nasional masih dinikmati para konglomerat,” katanya saat membuka Rapat Pleno PBNU di Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Ahad (24/7).

NU, ungkap Kang Said, begitu akrab disapa, memandang ekonomi kerakyatan harus ditingkatkan.