REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai Idul Fitri tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan memunculkan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Kerja. Menurut pengamat politik Siti Zuhro, reshuffle kali ini, kalaupun terjadi, sudah jelas transaksional. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah bertambah sedikitnya dua yaitu PAN dan Partai Golkar.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menilai, dengan demikian rezim Jokowi tak ubahnya dengan kepemimpinan para presiden sebelumnya. Yakni, kalkulasi kepentingan politik ikut mendominasi komposisi para pembantu presiden di kabinet.
Bagaimanapun, lanjut dia, hal itu kemungkinan tak lepas dari karakteristik demokrasi di Indonesia, yakni sistem multipartai yang berdampingan dengan sistem presidensial. Sehingga, tutur Siti, belum pernah ada kabinet yang ramping dan berkinerja cukup efektif serta profesional.
Karena itu, terkait isu reshuffle, Siti mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat semacam kesepakatan dengan orang-orang yang ia pilih nantinya untuk menduduki jabatan baru sebagai menteri. Kondisi ekonomi dan politik kini cukup muram. Orang yang akan dipilih Kepala Negara, Siti berharap, bisa bekerja efektif, tak terbelenggu kepentingan partai asalnya.
"Karena partai-partai pendukung tambah banyak dan reward harus ada. Karena tak ada koalisi yang gratis. Ya, mau tak mau, tuntutan publik adalah meletakkan orang-orang yang tidak pemula (di Kabinet Kerja). Jadi, the right man in the right place," ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Ahad (24/7).
Ia mengakui, sedikitnya ada tiga menteri yang menjadi sorotan belakangan ini. Yakni, Menteri ESDM, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Menteri Desa PDTT. Ketiganya pun disebut-sebut akan terkena perombakan kabinet. Sosok Sudirman Said, lanjut Siti, sempat memunculkan kegaduhan antara lain terkait PT Freeport Indonesia dan yang terbaru dengan PLN.
Kendati begitu, Siti menilai, polemik itu cukup penting agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lingkaran elite. Di saat yang sama, sikap kepemimpinan Presiden Jokowi justru juga sedang diuji. "Tapi ya memang nuansa silang pendapat menggambarkan Kabinet kurang solid. Seolah-olah enggak ada pemimpinnya. Itu enggak bagus juga," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika