REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Siti Zuhro, angkat bicara soal isu perombakan kabinet di Pemerintahan Jokowi-JK. Siti memandang, Presiden sebagai nakhoda kabinet harus cermat jika akan melakukan perombakan jajaran pembantunya.
"Jadi, tak sekadar mengganti dan menggeser menteri. Tapi juga leadership Pak Jokowi juga termasuk yang harus diperbaiki. Supaya tak ada kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu, yang delegitimasi. Jadi jangan disalahkan menterinya saja. Ini kan sistem presidensial," kata dia, Ahad (24/7).
Sedikitnya ada tiga menteri yang menjadi sorotan belakangan ini. Yakni, Menteri ESDM, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Menteri Desa PDTT. Ketiganya pun disebut-sebut akan terkena perombakan kabinet. Sosok Sudirman Said, lanjut Siti, sempat memunculkan kegaduhan antara lain terkait PT Freeport Indonesia dan yang terbaru dengan PLN.
Kendati begitu, Siti menilai, polemik itu cukup penting agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lingkaran elite. Di saat yang sama, sikap kepemimpinan Presiden Jokowi justru juga sedang diuji.
"Tapi ya memang nuansa silang pendapat menggambarkan Kabinet kurang solid. Seolah-olah enggak ada pemimpinnya. Itu enggak bagus juga," ucap dia.
Terkait Menpora dan Mendes, keduanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Siti, wajar saja bila kinerja dua kader partai yang didirikan Gus Dur itu dievaluasi Presiden.
Ditambah lagi, Presiden sudah mendapatkan dukungan dua partai yang sebelumnya beroposisi terhadap pemerintah di parlemen.
Hak prerogatif Presiden dalam menentukan komposisi Kabinet Kerja, menurut Siti, tak lepas dari sejauh mana efektivitas komunikasi politiknya dengan partai yang sedari awal mendukungnya.
"Bagaimanapun juga, Pak Jokowi harus menjaga kekuatan-kekuatan politik agar tidak terlalu kecewa atau terlalu merasa dirugikan dengan hadirnya sekutu baru, teman baru."
Betapapun demikian, Siti menilai wajar bila sampai kinerja Menpora dikaji. Menurut dia, Kemenpora sejauh ini tak menghadirkan solusi dalam menyudahi kekisruhan di dunia olahraga nasional.
"Memang Menpora banyak menimbulkan kontroversi. Energi terkuras untuk bukan perbaikan. Untuk silang pendapat. Ramai, menimbulkan tarikan-tarikan kepentingan," kata dia.
Terkait Mendes, yang juga kader PKB, Siti menilai wajar bila posisinya juga mendapatkan perhatian terkait isu perombakan Kabinet Kerja. Dia menegaskan, baru pada rezim Jokowi-JK ini urusan desa sampai dibuatkan kementerian tersendiri.
Artinya, desa diakui menjadi lahan dukungan politik yang strategis. Apalagi, kini ada kebijakan dana desa.
Masyarakat akar rumput ditempatkan menjadi primadona politik, khususnya lantaran jumlahnya tak sedikit sebagai pemberi suara. Karena itu, Siti menengarai PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung utama Jokowi, tak akan melepaskan kepentingannya dalam jangka panjang.
Tidak menutup kemungkinan, PDIP juga mengincar jabatan menteri desa, yang hingga kini masih diduduki PKB. Selain itu, evaluasi kebijakan Dana Desa dalam satu tahun terakhir juga ikut menentukan.
"Oleh karena itu, mengapa ada suara-suara ini di antara mungkin PDI Perjuangan dan sebagainya karena lagi-lagi ada dana desa sekarang," tukasnya.
(Baca Juga: Jokowi Disarankan Buat Kesepakatan dengan Calon Menteri)
Ikuti Whatsapp Channel Republika