REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri pada Jumat (22/7) lalu. Pemanggilan ini dinilai menyiratkan kemungkinan adanya reshuffle Kabinet Kerja jilid II.

Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA) Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan sudah semestinya Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebijakan dan target yang diinginkannya.

"Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai," ujarnya baru-baru ini.

Menurut dia, tidak menjadi soal jika yang bersangkutan berasal dari parpol atau non-parpol, yang terpenting disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Pemanggilan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Pertanian kemungkinan berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.