REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota untuk proaktif meminta bantuan dari pemerintah pusat. Pemda diminta jangan segan untuk menagih janji maupun apa yang menjadi kebutuhan daerah untuk meningkatkan produksi pertanian.
''Dikejar (bantuannya), jangan hanya ditagih. Anggaran menteri itu Rp 125 triliun, tidak perlu khawatir,'' ujar Amran, usai memberikan bantuan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada petani di desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, Senin (25/7).
Menurut Amran, bantuan di sektor pertanian di pemerintahan Jokowi ini mengalami peningkatan. Ia menyebutkan, sebelum presiden Jokowi dilantik, bantuan anggaran pertanian di Sumatera Utara hanya Rp 470 miliar. Namun, setelah Kabinet Kerja dibentuk, bantuan tersebut meningkat menjadi Rp 1,15 triliun.
Amran menilai, pemberian bantuan oleh pemerintah tidak serta merta diberikan begitu saja. Namun, pemberian bantuan tersebut bergantung kepada produktifitas produksi pertanian dari masing-masing wilayah.
Jika produksi mereka turun, maka ia mengancam akan menurunkan juga bantuan dari pemerintah pusat. Tapi, jika produktifitas daerah naik, maka Amran menjanjikan meningkatkan bantuannya.
''Belum lama ada sepuluh kabupaten/kota yang telah kita setop bantuannya, karena produksinya tidak meningkat,'' ujarnya.
Bahkan, kepala daerah yang dihentikan bantuan tersebut, Amran menuturkan, sampai mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, Amran menegaskan, kesepuluh daerah tersebut sudah diberikan bantuan sebesar Rp 200 miliar, tapi produksinya stagnan.