REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada oknum PNS Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang membuat makam fiktif. Menurut Basuki, kehadiran makam fiktif perbesar potensi suap.
Ahok, sapaan Basuki mengatakan oknum PNS tersebut membuat makam palsu dengan tujuan agar seolah-olah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah penuh. Alhasil, warga yang ingin menguburkan jenazah keluarganya pun harus menyuap oknum PNS itu agar memperoleh lahan di TPU.
"Jadi dia pasang nisan pura-pura pake nama sembarangan. Terakhir meninggal bohong itu. Jadi kalau ada orang yang mau nyogok mau depan-depan makanya kasih lima juta, sepuluh juta dia gali dia bongkar, ada, ada," katanya di Balai Kota, Senin (25/7).
Ia menyebut praktek kecurangan itu membuat PNS punya 'penghasilan lebih'. Namun ia mengingatkan Pemprov DKI mempunyai bukti kuat adanya praktek kecurangan itu.
"Ada rekaman disogokin, oknumnya bilang 'ada, ada'. Kita mulai datain masukin ke Smart City ada digitalnya. Digital dulu bohong, dia daftarin. Nah sekarang caranya gimana? dicek dulu bayar gak nih orang nih, kan kelihatan kan kita paksa bayar pake online," ujarnya.