REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengusulkan agar partai politik (parpol) bisa dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Novanto, penggunaan dana negara untuk parpol bisa mencegah praktik korupsi.
"Daripada parpol mencari anggaran dari sumber haram, lebih baik dihalalkan dengan pengawasan ketat," kata Novanto dalam acara Pertemuan Nasional bertema Menata Ulang Dana Politik di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (25/7).
Novanto mengatakan Golkar sudah lama mengusulkan agar APBN bisa dialokasikan untuk membiayai parpol. Namun, sampai saat ini masih banyak kontroversi. Termasuk dari pengamat dan masyarakat sipil.
Padahal, kata dia, biaya politik semakin lama semakin tinggi. Keadaan ini dinilai dapat mempengaruhi iklim situasi politik di Indonesia. Dia menambahkan, dana politik tidak sebatas urusan kampanye. Tapi juga program-program dan kepengurusan parpol lainnya.
"Dengan sistem abu-abu seperti sekarang, rawan terjadi persekongkolan. Dan ketika ada kader partai yang bermasalah, semua langsung menyalahkan partai politiknya," ujar Novanto.