REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo saat menjabat gubernur DKI Jakarta pernah menggagas program kampung deret. Program itu bertujuan mengentaskan permukiman kumuh di Ibu Kota. Namun di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, program tersebut berhenti.
Basuki alias Ahok membantah menyebut program kampung deret dihentikan. Ia merasa program itu terhambat lantaran permasalahan sertifikat tanah.
Menurut dia, warga yang tinggal di pemukiman kumuh tak mempunyai sertifikat atas lahan yang ditinggalinya. "Kampung deret bukan berenti tapi masalah tanah, karena kebanyakan rumah kumuh itu dudukin tanah orang. Dan kita gak bisa beli, gak bisa beli tanah yang didudukin, kecuali ketemu kesepamahaman," katanya di Balai kota, Senin (25/7).
Ahok mengatakan penundaan program tersebut karena masih ada solusi lain yang bisa ia lakukan. Ia lebih memilih mendahulukan program rumah susun (rusun) untuk menyelesaikan masalah kurangnya ketersediaan tempat tinggal di Ibu Kota.