REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta, Kementerian kesehatan dan instansi terkait untuk lebih fokus bekerja mengurus kesehatan masyarakat. Sebab, setelah beredarnya vaksin palsu, menyusul berbagai hal-hal palsu lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik, termasuk di antaranya kartu BPJS palsu yang saat ini banyak disorot media.
Apa pun alasannya, kata dia, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS, itu kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
''Ada oknum yang menawarkan, lalu disambut oleh warga. Bisa jadi, bermula dari proses pendataan kepesertaan penerima BPJS," ujar Saleh, dalam keterangan persnya, Selasa (26/7).
Tindakan pemalsuan seperti itu, Saleh menuturkan, tentu tidak dapat ditolerir. Ia mengatakan perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghentikannya. Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mesti harus didasarkan pada basis data yang benar.
Selain itu, kata dia, kementerian kesehatan diminta bersama badan POM meningkatkan pengawasannya pada peredaran obat dan makanan. Apalagi, belakangan ini ada banyak media yang menyoroti beredarnya obat-obat terlarang di internet. Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut, menurutnya, tanpa memerlukan resep dokter.
"Ini berbahaya. Jika kelebihan dosis dan juga disalahgunakan, obat-obat terlarang itu bisa lebih bahaya dari narkoba,'' ujarnya.
Jika dibiarkan tanpa pengawasan, peredaran obat-obat terlarang tersebut bisa dinilai sah. Untuk obat-obatan yang mesti berdasarkan resep dokter, tidak semestinya diperjualbelikan lewat internet. Menurutnya, harus ada pengawasan khusus terkait hal ini.
"Saya malah khawatir, pemerintah belum mempunyai sistem pengawasan peredaran obat via internet seperti itu,'' ujarnya.
Padahal, transaksi lewat jalur internet, saat ini menjadi pilihan banyak orang. Lagi pula, menurutnya, orang akan berpikir untuk apa beli obat di apotek yang mensyaratkan resep dokter jika bisa diperoleh lewat jalur tidak resmi di internet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika