Selasa 26 Jul 2016 10:18 WIB

Adanya Kartu BPJS Palsu Diduga karena Salah Pendataan

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Nur Aini
Seorang warga menunjukkan kartu BPJS Kesehatan miliknya.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Seorang warga menunjukkan kartu BPJS Kesehatan miliknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta, Kementerian kesehatan dan instansi terkait untuk lebih fokus bekerja mengurus kesehatan masyarakat. Sebab, setelah beredarnya vaksin palsu, menyusul berbagai hal-hal palsu lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik, termasuk di antaranya kartu BPJS palsu yang saat ini banyak disorot media.

Apa pun alasannya, kata dia, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS, itu kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.

''Ada oknum yang menawarkan, lalu disambut oleh warga. Bisa jadi, bermula dari proses pendataan kepesertaan penerima BPJS," ujar Saleh, dalam keterangan persnya, Selasa (26/7).

Tindakan pemalsuan seperti itu, Saleh menuturkan, tentu tidak dapat ditolerir. Ia mengatakan perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghentikannya. Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mesti harus didasarkan pada basis data yang benar.