REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar setiap daerah  memiliki Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi BPJS palsu karena sosialisasi terkait BPJS tersebut bisa dilakukan secara lebih baik.

"Masing-masing daerah seyogyanya memang punya kantor-kantor BPJS. Sekarang kan belum semua kabupaten/kota punya kantor layanan BPJS," kata Khofifah di Gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Khofifah menilai, sampai saat ini, sosialisasi terkait BPJS ini belum terealisasi dengan baik. Dia menjelaskan, kemungkinan tidak semua masyarakat tahu kalau BPJS dibedakan antara iuran mandiri dengan yang dibayarkan oleh pemerintah."Pemegang KIS (Kartu Indonesia Sehat) tidak semua dibayar oleh pemerintah, yang memang mereka tidak eligible untuk terima iuran pemerintah memang harus menadiri," terang Khofifah.

Ketidakpahaman masyarakat tersebut bisa memancing oknum-oknum tertentu melakukan perbuatan curang. Akibatnya, munculah permasalahan BPJS palsu tersebut."Jadi ini mereka diminta sekali bayar di depan lalu tidak mengiur kembali. Sehingga ditemukan kartu BPJS palsu," ucap Khofifah.

Seperti diketahui, peredaran kartu BPJS palsu terungkap setelah seorang warga Kota Cimahi, Ana Sumarna (24 tahun) ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan. Modusnya, pelaku menawarkan kartu BPJS ke masyarakat yang cukup dibayar sekali yakni Rp 100 ribu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika