REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu kini mengemuka setelah persoalan vaksin palsu yang belum kunjung selesai.

"Ada laporan kartu BPJS palsu tidak bisa dipakai, kami penyelenggara pelayanan kesehatan harus tolong masyarakat. Tentu kartu ini jadi masalah," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek di sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait vaksin palsu di Jakarta, Selasa (26/7).

Menurut Nila, peredaran kartu BPJS palsu tersebut sebagai masalah baru di dunia kesehatan. Atas berkembangnya kasus itu, Nila telah mengonfirmasi kejadian tersebut ke Direktur Utama BPJS Fahmi Idris.

Menkes Nila mengatakan telah meminta BPJS untuk segera memperbaiki masalah itu. "Sudah langsung kontak lewat email ke Pak Fahmi dan kami kemarin sudah ketemu. Itu 'kan masalah uang, masalah iuran, harus diperbaiki," kata dia.

Diberitakan, kasus kartu BPJS palsu ditemukan di Jawa Barat. Kasus bermula di Padalarang setelah Budiyanto (36 tahun) ditolak berobat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, dilatarbelakangi kartu BPJS-nya abal-abal.

Kartu BPJS tersebut diterimanya lewat pendaftaran kolektif yang dikoordinasi oleh seorang oknum. Modusnya, warga diminta membayar iuran Rp100 ribu untuk mendapatkan kartu BPJS palsu itu yang berlaku selama dua tahun.

Tampilan fisik BPJS Kesehatan palsu itu mirip dengan aslinya. Kendati demikian, sistem elektronik BPJS yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan tidak dapat membaca barcode yang tercantum di kartu palsu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika