REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RepubIik Indonesia (ORI) masih menemukan beragam potensi penyimpangan di sejumlah fokus pelayanan publik di DKI Jakarta. Temuan itu diperoleh instansi tersebut melalui proses investigasi yang dilakukan pada April lalu.
Salah satu pimpinan ORI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, sedikitnya ada enam fokus pelayanan publik di Jakarta yang rawan potensi penyimpangan. Keenam fokus itu adalah pelayanan transportasi Transjakarta, kesesuaian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di kawasan Kemang, penyelenggaraan Car Free Day (CFD), penggusuran Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, pengujian kir di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dan pembangunan gedung SMPN 164 Jakarta.
"Berdasarkan hasil temuan kami, potensi penyimpangan di keenam fokus pelayanan publik tersebut menjurus maladministrasi," ujar Alamsyah di Jakarta, Selasa (26/7).
Ia menuturkan, potensi penyimpangan pada pelayanan transportasi Transjakarta dapat dilihat pada beberapa hal. Di antaranya adalah ketiadaan kamera pengawas CCTV di sepanjang jembatan penghubung halte, ketiadaan toliet bagi penumpang di halte, dan tidak tersedianya sarana khusus bagi penyandang difabel.
Untuk potensi penyimpangan pada kesesuaian RTRW di Kemang, instansinya menemukan adanya alih fungsi lahan di kawasan itu, dari yang seharusnya diperuntukkan bagi hunian, berubah menjadi tempat usaha. "Lebih parahnya lagi, kondisi semacam itu dibiarkan selam bertahun-tahun oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Alamsyah.
Fokus berikutnya, tim investigasi ORI juga menemukan minimnya tempat pembuangan sampah dan ketersediaan toilet portabel di kawasan Car Free Day. Sementara, untuk kebijakan penggusuran Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, instansinya mendapati bahwa masyarakat setempat merasa dirugikan karena kurangnya sosialisasi Pemprov DKI Jakarta.
"Selain itu, warga juga merasa terintimidasi karena aparat keamanan bertindak represif saat penggusuran tersebut dilakukan," tutur Alamsyah.
ORI juga menemukan masih maraknya praktik percaloan pada pengujian kir di Dishub DKI Jakarta. Bahkan, kata Alamsyah, tim dari lembaganya menjumpai beberapa calo yang bebas bertransaksi di dalam dan luar area Kantor Dishub DKI Jakarta.
Terakhir, ORI menyoroti lamanya proses pembangunan gedung SMPN 164 Jakarta yang dinilai mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah itu."Kuat dugaan kami, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penundaan berlarut sehingga pembangunan gedung sekolah itu tak juga kunjung selesai sampai saat ini," ujar Alamsyah.
Atas enam temuan di atas, ORI mendesak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mendorong para pejabat di dinas-dinas terkait untuk melakukan perbaikan signifikan. "Keenam fokus potensi penyimpangan tersebut harus direspons secara serius demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Kami meminta gubernur untuk melakukan perbaikan secepatnya," kata Alamsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika