REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian luar negeri Cina mengatakan pada Selasa (26/7), mereka berharap seluruh pihak di Nepal mengutamakan kepentingan nasional dan bekerja mencapai kestabilan setelah perdana menteri negara itu mengundurkan diri sembilan bulan setelah diangkat.
Perdana Menteri Nepal K P Oli mengundurkan diri pada Ahad, beberapa menit sebelum parlemen akan mengadakan pemungutan suara terkait sebuah mosi tidak percaya dimana dia diperkirakan akan kalah. Mosi itu diajukan oleh mantan pemberontak Maois yang menyangga pemerintahan pimpinan Oli pada Oktober lalu, namun gagal setelah menuduh dirinya gagal menghormati kesepakatan pembagian kekuasaan.
Mundurnya Oli membawa negara di pegunungan Himalaya itu, yang dilanda kekacauan politik selama bertahun-tahun, ke dalam sebuah tahap baru ketidakpastian politik. Ini merupakan pemerintahan ke-23 yang runtuh sejak demokrasi multipartai dimulai pada 1990.
Cina bersaing meningkatkan pengaruhnya di Nepal, menantang posisi lama India sebagai kekuatan luar yang dominan. Saat Oli mengunjungi Cina pada Maret lalu, dia menandatangani sebuah kesepakatan yang mengizinkan Nepal menggunakan sejumlah pelabuhan Cina melakukan perdagangan dengan negara lain, yang secara potensial mengakhiri monopoli jalur perdagangan negara miskin itu selama beberapa puluh tahun oleh India.
"Sebagai sebuah tetangga dan teman, Cina benar-benar berharap seluruh partai dan pihak di Nepal mengedepankan kepentingan nasional dan rakyat mereka, dan mendedikasikan mereka untuk mempengaruhi kestabilan dan pengembangan Nepal," kata Kemenlu Cina dalam sebuah pernyataan singkat.
"Cina dan Nepal telah melalui beragam keadaan bersana, dan tidak peduli bagaimana perubahan domestik maupun internasionalnya, arah persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Cina dengan Nepal tidak akan berubah," tambahnya.