REPUBLIKA.CO.ID, VIENTIANE -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa (26/7) menyatakan mendukung perundingan kembali Cina dengan Filipina untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.
Dukungan tersebut dinyatakan menyusul keputusan pengadilan internasional yang membatalkan klaim kepemilikan Beijing terhadap wilayah yang disengketakan. Cina tidak mengakui keputusan yang menenangkan Filipina itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yu meminta Kerry mendukung perundingan dwipihak Manila dengan Beijing di tengah pertemuan tingkat menteri negara Asia Tenggara di Vientiane, Laos.
"Menteri luar negeri (Cina) mengatakan sudah waktunya menghindari ketegangan dan memulai babak baru. Saya sepakat dengan hal tersebut," kata Kerry dalam jumpa pers di Vientiane.
Kerry akan meminta Presiden Filipina Rodrigo Duterte terlibat dalam perundingan dengan Cina saat keduanya bertemu pada Rabu di Manila. Mengenai penolakan Cina terhadap keputusan pengadilan arbitrase internasional, Kerry menyebutnya sebagai tantangan. Menurut dia, komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, menilai putusan pengadilan tersebut mengikat secara hukum.
"Kami masih punya satu tugas yang harus diselesaikan, ini adalah tantangan, yaitu memastikan penyelesaian sengketa harus melalui diplomasi dan hukum yang berlaku," kata dia.
Cina mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, sebuah jalur perdagangan internasional dengan nilai lebih dari lima trilyun dolar setiap tahunnya. Selain Beijing dan Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga bersengketa di wilayah yang sama.
Cina berulangkali menuding AS sebagai pihak yang memprovokasi ketegangan karena sering melakukan patroli di wilayah tersebut, dan juga karena memihak salah satu klaiman, yakni Filipina.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Susan Rice juga baru saja pulang dari kunjungan di Cina. Kepada para pejabat militer setempat, Rice mengatakan operasi militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan ditujukan untuk berkontribusi kepada perdamaian dan stabilitas.
"Operasi itu masih berada di bawah koridor hukum dan akan terus kami lanjutkan," kata Rice.
Baca: Ini Kata Michelle Obama Soal Trump
Ikuti Whatsapp Channel Republika