REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun, mengungkapkan dari hasil riset kesehatan dasar 2013, prevalensi penduduk DIY yang menderita gangguan jiwa berat (Skizofrenia ) 2,7 per mil. Itu artinya setiap 1.000 orang ada dua sampai tiga orang menderita Skizofrenia.
Ia menyebut dari jumlah itu kasus Skizofrenia di DIY ini termasuk tertinggi kedua di Indonesia setelah Aceh. Sebab itu, kasus ini harus ditangani apapun alasannya.
Menurut dia untuk penanganan pasien Skizofrenia tidak bisa diselesaikan oleh bidang kesehatan saja. Diperlukan penanganan yang terintegrasi untuk pasien Skizofrenia pascadirawat di rumah sakit. Apalagi dalam beberapa kasus pasien yang sudah boleh dipulangkan justru kembali lagi untuk dirawat.
Dia juga mengungkapkan, masih cukup tingginya kasus pemasungan kepada para pengidan Zkizofernia. Selama dua tahun (2014-2015) ditemukan 90 kasus pemasungan Skizofrenia, dan yang sudah berhasil diselesaikan 60 kasus.
"Jadi masih ada 30 persen pasien Skizofrenia yang masih dipasung,’’ tutur Pembayun saat peluncuran Sistem Rehablitasi Pasien Skizofrenia Terintegrasi di Yogyakarta, Rabu (27/7).
Menurut riset yang dilakukan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Pembiayaan Fakultas Kedokteran UGM, beban finansial pengobatan Skizofrenia jauh lebih besar dibandingkan untuk obatnya.
"Karena itu harus ada sesuatu yang harus diberdayakan dari pasien Skizofrenia agar bisa mandiri, produktif dengan kualitas hidup yang baik," kata Sekretaris Eksekutif Pusat KPMAK FK UGM Diah Ayu Puspandari.
Menurut Diah, Sistem Rehabilitasi Pasien Skizofrenia terintegrasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian upaya peningatan kualitas hidup manusia. Untuk pelaksanaannya diperlukan kerja sama dengan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, praktisi kesehatan, swasta, asosiasi dan komunitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika