REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah akan meminta pihak Google untuk menghambat permainan Pokemon di obyek-obyek vital. Caranya yakni dengan mem-blur obyek-obyek vital, sehingga Pokemon tidak bisa dimainkan atau diakses di sana.

"Kalau ada yang memasuki obyek vital, maka Pikachu (monster pokemon) tidak kelihatan. Akan di-blur oleh Google," kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Prof Dr Drs Henri Subiakto SH MA.

Hal itu dikemukakan Henri di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/7), di sela-sela acara Simposium Perlindungan Informasi Kritikal di Indonesia. Simposium diikuti kalangan pengambil kebijakan dan juga pelaku bisnis di bidang tehnologi informasi.

Henri mengatakan, pihaknya sudah bertemu dan mengadakan rapat dengan BAIS, BIN, pihak Google dan pengelola Pokemon. Dalam pertemuan dirinya mempertanyakan, benarkah Pokemon dapat merusak 3G atau obyek-obyek vital, namun pihak Google mengatakan bahwa dia hanya sebagai penyedia Google Maps dan pihak penyedia Pokemon yang memanfaatkannya.

"Ini kan sama seperti halnya Go-Jek atau taksi online yang mengguakan Google Maps. Jadi kontennya yang bertanggungjawab adalah penyedia games-nya," kata Henri.

Pemerintah kata Henri, ingin menanyakan hal itu pada perusahaan penyedia games Pokemon. Namun sebut Hendri, kendalanya adalah Pokeemon belum resmi diluncurkan di Indonesia dan pemerintah hanya meminta Google mem-blur agar Pokemon tidak bisa dimainkan di obyek-obyek vital.

Sesuai penjelasan pihak Google kata Henri, Google sama sekali tidak mengambil data di obyek-obyek vital, tetapi hanya meyediakan maps saja. Tapi kata Henri, pemerintah tetap meminta agar Google menghambat permainan Pokemon di obyek-obyek vital, dan hal itu sudah disetujui.

"Kami memang mengarahkan permainan Pokeemon bisa lebih produktif atau dimainkan di tempat-tempat obyek wisata. Bukan di jalan raya, di pura atau di masjid. Karena itu kurang layak," kata Henri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika