REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto yang ditunjuk Presiden menjadi Menkopolhukam berjanji akan melanjutkan penyelesaian kasus HAM masa lalu yang sebelumnya sudah dimulai oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Wiranto berjanji akan menjelaskan posisinya dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, meski dirinya dituding juga terlibat. Ia mengatakan sejarah masa silam memang menyeretnya dalam tuduhan tersebut. Sampai saat ini ia merasa dirinya tak terlibat. Ia pun merasa biasa dengan tudingan atas keterlibatannya.

"Itu biasa. Setiap saya menjabat apapun, bahkan mencalonkan diripun selalu ada. Isu-isu ham yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, dimana apa keterlibatan saya. Saya akan jawab," ujarnya di Kantor Menkopolhukam, Kamis (28/7).

Wiranto mengatakan pihaknya yakin pilihan presiden menunjuk dirinya menjadi Menkopolhukam tak lepas dari apa yang sudah dilaluinya. Ia mengatakan Presiden memiliki pemahaman atas tupoksi dan pengalaman masing masing orang yang ditunjuk jadi menteri.

Terkait pelanggaran HAM, Wiranto meminta para pihak yang menudingnya terlibat dalam pelanggaran HAM agar bisa menunjukan apa yang sudah ia lakukan. Ketika memang ada bukti dan petunjuk yang kuat, maka ia siap menjawab dan memberikan klarifikasi.

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika