REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana enggan mempercayai rumor yang menyebut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dicekal tak boleh berkunjung ke Amerika Serikat. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, tak ada dokumen resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan pencekalan tersebut.

"Menurut saya tidak ada pencekalan. Kata siapa dia dicekal? Informasi terakhir dari siapa, dokumen yang mana?" kata Johan di Istana, Kamis (28/7).

Kabar soal pencekalan Wiranto tersebut pertama kali disampaikan oleh harian The Washington Post edisi 16 Januari 2004. Harian tersebut mengungkap bahwa nama Wiranto masuk dalam daftar orang yang tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat.

Pemerintah AS membuat keputusan itu karena kecewa pada sikap pemerintah Indonesia terkait dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timor Timur. Istana sendiri menyebut bahwa Wiranto telah memberikan klarifikasinya secara langsung pada Presiden Jokowi soal isu HAM.

"Dari penjelasan Pak Wiranto ke Presiden, tidak ada apapun terkait pelanggaran HAM," kata Johan Budi.

Dia juga memastikan bahwa Jokowi, sebelum melantik Wiranto, telah melakukan penelusuran terhadap rekam jejaknya. Penelusuran tersebut termasuk tempus delicti alias waktu kejadian peristiwa yang melibatkan Wiranto di dalamnya.  

"Sebelum (pelantikan) itu, Presiden pasti sudah melewati proses," kata Johan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika