REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Semakin sedikitnya angkutan desa di Kabupaten Sleman membuat masyarakat cukup kesulitan. Di sisi lain, pendapatan pengusaha dan sopir angkutan semakin menipis. Terkait hal ini, Pemkab Sleman berjanji akan melakukan kajian.

"Masalah ini, nanti pembahasannya di Dinas Perhubungan," kata PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Iswoyo Hadiwarno, Jumat (29/7).

Begitu pula terkait subsidi yang sempat diajukan oleh organisasi angkutan darat (Organda) Sleman, Iswoyo mengatakan, hal tersebut perlu kajian teknis lebih dalam.

Sejauh ini Pemkab Sleman memang belum pernah mengadakan kajian mengenai pemberian subsidi untuk angkutan publik. Baik bagi keperluan operasional maupun bahan bakar.

Sementara terkait pengelolaan, bukan hal yang tidak mungkin jika ke depannya sarana transportasi publik dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kita akan lakukan kajian terlebih dulu soal angkutan desa ini," ujar Iswoyo.

Adapun hal yang paling mendesak untuk dikaji meliputi kebijakan pengelolaan angkutan apakah diambil alih BUMD atau perorangan seperti sekarang, subsidi, jalur stategis angkutan desa, dan kebutuhan penambahan armada.

Guna menghidupkan kembali angkutan desa Organda Sleman sebelumnya meminta pemerintah setempat memberikan subsidi.

Saat ini biaya operasional angkutan umum sangat tinggi. Di sisi lain jumlah penumpang semakin sedikit, karena masyarakat pengguna kendaraan pribadi semakin banyak. Sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh sopir serta pengusaha angkutan semakin menipis.

“Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan untuk mempertahankan eksistensi angkutan desa, dipastikan lambat laun sarana transportasi publik tersebut akan habis,” kata Ketua Organda Sleman, Juriyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika