REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah tak akan menutup sekolah di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Fethullah Gulen. Dia menegaskan, pemerintah tak mau didikte pihak luar untuk mengambil satu kebijakan tertentu.
"Indonesia adalah negara yang selalu mengedepankan politik bebas aktif. Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun. Maka demikian, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia," tegasnya, Jumat (29/7).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk yang memiliki kerjasama dengan pihak asing, berdiri atas persetujuan dari pemerintah. Karenanya, aturan yang dipakai pun hanya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah Turki lewat meminta Indonesia menutup sembilan sekolah yang memilih keterkaitan dengan Fethullah Gulen. Pemerintah Turki menyebut Fethullah Gulen beserta pengikutnya sebagai organisasi teroris.
Tak hanya sembilan sekolah, Turki juga meminta kegiatan Gulen Chair yang berada di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk dihapus.