REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Kadin Australia yang tergabung dalam Indonesia-Australia Business Partnership Group (IA-BPG) telah merampungkan rekomendasi yang akan menjadi usulan untuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA). 

Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan kajian dalam tahap negosiasi IACEPA yang dijadwalkan berlangsung selama 18 bulan sejak Maret 2016.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, ada enam sektor yang diusulkan antara lain human capital melalui vocational education training, infrastruktur dan energi, konektivitas dan logistik, usaha rintisan digital atau e-commerce, kesehatan, dan agribisnis. 

Enam sektor yang menjadi rekomendasi tersebut dibahas secara detail per chapter. Proses perumusan rekomendasi ini melibatkan seluruh pengusaha, karena dampaknya juga akan kembali dirasakan oleh pelaku usaha. 

"Setelah pengajuan rekomendasi ini kita akan melakukan negosiasi. Nanti saat negosiasi detailnya baru keluar dan dunia usaha akan jadi bagian dari negosiasi ini," ujar Shinta di Jakarta, Selasa (2/8).

Sejumlah sektor bisnis di Indonesia yang membutuhkan suntikan modal, keahlian, dan penguatan teknis dapat dimasuki oleh perusahaan Australia. Misalnya saja sektor infrastruktur dan energi. 

Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari makalah posisi IA-BPG pada 2012 sebagai pendorong awal perundingan perdagangan Indonesia dan Australia. 

IA-BPG terdiri dari Kadin Indonesia, Kadin Australia, Apindo, Ai Group, Indonesia-Australia Business Council (IABC), dan Australia-Indonesia Business Council (AIBC). Mereka menyambut terwujudnya kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika