REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Serentetan serangan militan Islam yang menargetkan Prancis membuat negara itu mengambil tindakan tegas untuk menghentikan radikalisasi. Sejak Desember 2015, pihak berwenang telah menutup sekitar 20 masjid dan ruang ibadah.
Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve mengatakan, angka itu masih dapat bertambah mengingat tempat ibadah dianggap menebarkan hasutan tindakan radikalisasi.
"Tidak ada tempat di Prancis bagi mereka yang menyerukan dan menghasut kebencian di ruang ibadah atau di masjid-masjid dan yang tidak menghormati prinsip-prinsip republik tertentu, terutama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," ujar dia seperti diberitakan laman Aljazirah, Selasa (2/8).
Terdapat sekitar 2.500 masjid dan ruang ibadah di Prancis. Sekitar 120 di antaranya dianggap menyampaikan Salafisme, interpretasi ketat suni Islam. Menurut Cazeneuve, sejak 2012 sebanyak 80 orang telah diusir dari Prancis, namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Menanggapi apa yang terjadi terhadap tempat ibadah Muslim di negara tersebut, sebuah yayasan di negara dengan Menara Eiffel itu baru saja dibuat. Yayasan tesebut diperuntukan khusus membantu membiayai pembangunan dan administrasi masjid di Prancis. Prancis, rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Eropa adalah negara sekuler yang melarang penggunaan uang negara untuk membangun tempat ibadah.
Kepala Dewan Muslim Prancis Anouar Kbibech mengatakan yayasan akan mendapatkan dana dari biaya yang dibayarkan pelaku di sektor makanan halal. Menurutnya, cara ini merupakan salah satu langkah mencegah dermawan radikal.
Pengumuman pembentukan yayasan ini datang sehari setelah Perdana Menteri Manuel Valls mengeluarkan pernyataan di surat kabar Journal du Dimanche (JDD), yang menyatakan keinginannya mengakhiri pembiayaan pembangunan masjid dari luar negeri.
"Ada kebutuhan mendesak untuk membantu Islam di Prancis melepaskan diri dari orang-orang yang merusak dari dalam," kata Valls. "Untuk melakukan itu, kita memiliki kewajiban untuk membangun pakta nyata dengan Islam di Prancis dan memberikan yayasan peran sentral," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika