REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam menelisik rekam jejak bakal calon gubernur (balongub) yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini agar bakal calon yang akan diusung Partai Golkar bebas atau tidak terkait dengan perkara korupsi.
"Kedatangan ini untuk mengklarifikasi laporan masyarakat terhadap kader-kader Partai Golkar yang sedang kami persiapkan menjadi pimpinan di daerah," ujar Wasekjen Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin di Gedung KPK, Selasa (2/8).
Ia mengatakan Partai Golkar menilai penting hasil klarifikasi KPK kepada bakal calon-calon yang hendak diusung. Sebab hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi partainya, apakah akan terus melanjutkan pencalonan atau membatalkannya.
"Sangat mempengaruhi. Jadi itu, perintah dari atas kami, kami tidak segan-segan untuk membatalkan, pembatalan semua bakal calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar (jika ditemukan indikasi korupsi)," katanya.
Ali Mochrar yang merupakan, tim dari Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar wilayah Indonesia Timur itu mengatakan, kedatangannya kali ini khusus untuk wilayah Timur yakni wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku serta Maluku Utara.
"Baik gubernur, wali kota, wakil walikota, Bupati maupun wakil bupati di wilayah Papua barat, Maluku, dan Maluku Utara karena dalam waktu tidak lama kami akan segera menetapkan pasangan calon," jelasnya.
Ia mengungkap pentingnya klarifikasi bakal calon yang diusung, menengok beberapa pengalaman di Pilkada sebelumnya. Yakni dimana calon yang terpilih Pilkada belakangan terlibat korupsi. Menurutnya, hal tersebut juga yang tengah diantisipasi oleh partainya.
"Kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati misalnya, sebulan kemudian ditahan oleh KPK," ucapnya.
Selain KPK juga, Partainya juga berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian terkait bakal calon di Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika