REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kelompok Pemuda Penjaga Perbatasan di Kalimantan Utara menyebut Malaysia mulai resah dengan langkah Indonesia membangun perumahan dan jalan raya di daerah sengketa atau outstanding boundary problems (OBP) di Sungai Sumantipal dan Sinapad, Kalimantan Utara.

"Setelah Indonesia membangun perumahan tahun 2015 dan membuka jalan pada tahun 2016 di daerah sekitar Sungai Sumantipal dan Sinapad, Malaysia rupanya mulai 'kebakaran jenggot'. Mereka mulai melakukan langkah kekeluargaan yang motifnya ingin mengklaim wilayah tersebut," kata Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kalimantan Paulus Murang, di jumpai dalam acara kunjungan kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Komisi II DPR RI di Kalimantan Utara, Selasa.

Paulus menjelaskan daerah sengketa di Sungai Sumantipal dan Sinapad, Kalimantan Utara, dengan luas 154.000 hektar yang meliputi 28 desa secara hukum merupakan wilayah yang diserahkan Belanda kepada Inggris pada 1930.

Malaysia, menurut dia, ingin mengklaim wilayah tersebut bermodalkan kondisi sejarah. Namun fakta di lapangan saat ini, secara hukum wilayah itu masih menjadi sengketa.

Paulus mencermati masyarakat di sana memang lebih mudah mengakses kegiatan perekonomian ke wilayah Malaysia ketimbang ke daerah lain di Kalimantan Utara yang memerlukan waktu lebih lama dan biaya jauh lebih tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika