REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia tampak mengabaikan aksi penyiksaan tak manusiawi terhadap pengungsi di Pulau Nauru, Pasifik Selatan. Menurut dua pegiat hak asasi manusia (HAM), Rabu (3/8), langkah itu sebagai upaya mencegah kaum migran mendatangi benua itu.
Kebijakan keras imigrasi Australia mengatur pencari suaka yang berupaya memasuki Australia melalui perahu akan dikirim ke kamp di Pulau Manus, Papua Nugini (PNG) atau di Nauru. Aksi itu sempat memancing kritik karena kondisi buruk dan laporan adanya penyiksaan.
Pemerintah Pulau Nauru mengenakan biaya permohonan visa bagi wartawan asing senilai 8.000 dolar Australia (6.014,14 dolar Amerika Serikat), serta membatasi akses ke laman media sosial seperti Facebook. Tahun ini, rangkaian insiden bunuh diri dan aksi melukai diri dari para tahanan banyak terjadi di pulau itu.
Langkah tersebut merupakan bentuk protes atas perlakuan dari otoritas terkait. Meski dikenal cukup menjaga rahasia, pemerintah setempat mengizinkan satu orang peneliti masing-masing dari Amnesti Internasional dan Human Rights Watch (HRW) untuk memasuki wilayah tersebut selama 12 hari.
Laporan gabungan keduanya didasari atas wawancara 84 pengungsi dan pencari suaka dari Irak, Iran, Pakistan, dan Afghanistan, ditambah pengelola fasilitas yang didanai Australia. Kedua pegiat HAM menilai Canberra tak dapat membayangkan kondisi menyedihkan di pusat penahanan.
"Kegagalan pemerintah Australia mengatasi kasus penganiayaan serius tampaknya dilakukan sebagai kebijakan mencegah datangnya para pencari suaka dengan perahu," kata HRW menambah keterangan laporan.
Pemerintah Australia telah mendukung kebijakan tersebut yang mereka katakan dibutuhkan demi mencegah banyak orang tenggelam di laut karena pelayaran berbahaya yang biasanya dimulai dari Indonesia. Juru bicara Departemen Imigrasi dan Penjagaan Batas Wilayah Australia mengaku belum menerima laporan dari Amnesti Internasional.
Ia belum dapat mengonfirmasi upaya HRW mengontak departemen tersebut. "Departemen kami belum memiliki peluang mengetahui informasi tersebut dan mendorong Amnesti Internasional agar menghubungi lembaga terkait sebelum menyiarkan tuduhan semacam itu," ujarnya, Selasa.
Direktur senior Amnesti Internasional Anna Neistat, salah satu peneliti mengatakan pihak yang diwawancara menyebut situasi di kamp seperti penjara, tak dilengkapi fasilitas kesehatan memadai, bahkan banyak pengungsi diserang secara fisik dan seksual oleh warga setempat.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
