REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) membentuk tim panel ahli independen untuk merumuskan rekomendasi terkait penanganan masalah Teluk Jakarta. Tim yang terdiri dari sejumlah pakar itu akan melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi perairan di utara Ibu Kota berdasarkan pendekatan teknokratis.
"Tim ahli ini akan bertugas selama tiga bulan penuh, hingga Agustus mendatang. Rencananya rekomendasi hasil kajian akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada publik," ujar Ketua IA-ITB, Ridwan Djamaludin, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).
Ia mengatakan , proses pembangunan di kawasan Pantai Utara Jakarta selama ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari polemik seputar proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kontroversi tersebut menurut dia tidak dapat dihindari oleh berbagai kalangan, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, LSM, maupun swasta.
Masing-masing kelompok itu, kata Ridwan, selalu membawa kepentingan yang ingin mereka wujudkan. Perbedaan kepentingan itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya pro dan kontra. "Karena itu, kami menugaskan tim panel ahli IA-ITB untuk menyusun rekomendasi terkait penanganan Teluk Jakarta ke depan secara independen. Rekomendasi itu diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah," ucap Ridwan.
Ia memaparkan, tim panel ahli yang dibentuk IA-ITB itu terdiri dari tujuh orang pakar. Mereka adalah Bernardus Djonoputro (ahli bidang perencanaan dan pembangunan), Ivonne Milichristi Radjawane (ahli bidang oseanografi), Agustan (ahli bidang geodinamika berbasis penginderaan jauh), dan Hendricus Andy Simarmata (ahli bidang ketahanan, perubahan iklim, dan urbanisme).
Selain itu ada lagi Febrianto H Djais (ahli bidang perencanaan dan maritim), Imam Ahmad Sadisun (ahli bidan geologi), dan Sari Wahjuni (ahli bidang hukum, kenotariatan dan manajemen lingkungan).
Ridwan menambahkan, IA-ITB menginginkan pemerintah memiliki strategi pengelolaan Teluk Jakarta berdasarkan aspek teknokratis. Dengan begitu, pengelolaan kawasan perairan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan, aman, produktif, dan berkeadilan bagi semua aspek kehidupan dan para pemangku kepentingan.
Salah satu anggota tim panel ahli IA-ITB, Bernardus Djonoputro mengatakan, beberapa tugas yang akan dikerjakan timnya antara lain melakukan pemetaan, menghimpun data permasalahan dan teknis, serta melibatkan para stakeholders yang terkait melalui rangkaian diskusi kelompok (FGD) dan lokakarya.
"Penekanan dari rekomendasi lA-lTB nantinya diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi dampak sistemik terhadap kepastian hukum, kepastian usaha, kepastian hak hidup warga, dan perlindungan lingkungan hidup," tutur Bernardus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika