REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali dipaksa untuk memangkas postur anggarannya.

Hal ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp 133,3 triliun. Pemangkasan anggaran dianggap menjadi solusi untuk mencegah defisit anggaran. Apalagi pemerintah memroyeksikan penerimaan negara dari pajak akan mengalami tekanan yang berat. 

Sejumlah kementerian pun mengambil langkah cepat menjawab arahan soal pemangkasan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, menyatakan akan kembali memangkas postur anggarannya yang sudah diketok palu dalam APBNP 2016 sebesar Rp 2 triliun. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, pemangkasan anggaran ini adalah kali ketiga yang dilakukan kementeriannya setelah pemangkasan anggaran secara mandiri pada April lalu dan pemangaksan kedua pada APBNP 2016.