REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan ketegasan Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte untuk membantu membebaskan warga Indonesia yang disandera kelompok perompak Abu Sayyaf.
"Kita tahu Presiden Filipina yang baru, Duterte itu tegas. Jadi kita minta pemerintah Filipina melepaskan sandera itu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (5/8).
Upaya lain untuk membebaskan 10 WNI yang disandera itu, menurut Wapres, adalah aparat di Indonesia harus belajar dari pembebasan sandera sebelumnya. "Tentu para pengusaha (pemilik kapal) di samping pemerintah berbicara dengan pemerintah Filipina. Mungkin saja pengusaha bernegosiasi dengan para penyandera," ujar JK.
Selain itu, upaya semua pihak juga bisa mencegah kasus penyanderaan berulang. "Sekarang kita serahkan kepada pemerintah Filipina agar mereka menyelesaikan. Sama saja kalau ada penyanderaan di Indonesia, tentu pemerintah Indonesia yang akan menyelesaikannya," kata JK yang ditemui seusai shalat Jumat itu.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan tidak akan pernah berkompromi dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Ia tidak akan mengalah dengan membayar tebusan, meskipun ada ancaman yang dilontarkan pihak penyandera 10 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia itu.
Menurut Wiranto, ancaman tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada sandera, melainkan juga kepada segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah Filipina membantu upaya pembebasan para sandera.