REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Nasional, Mohammad Hailuki menilai, ada beberapa konsekuensi yang bakal dirasakan Presiden Joko Widodo pascabergabungnya Partai Golkar ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Manuver politik yang dilakukan Golkar dan Jokowi dianggap memiliki risiko politik.
Salah satunya adalah kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Terlebih, usai Golkar mendeklarasikan bakal mengusung Jokowi pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. ''Karena secara tersirat Jokowi 'menerima' pengusungan dirinya sebagai Capres oleh Golkar, mendahului sikap dari Megawati, Jumat (5/8).
Selain itu, menurut Hailuki, anggapan kedekatan antara Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung Golkar dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 juga bisa membuat membuat hubungan Mega-Jokowi renggang. "Jokowi juga secara 'merangkak' mendukung Ahok yang otomatis akan menempatkannya dalam posisi berlawanan dengan asumsi PDIP mengusung nama lainnya,'' ujar Hailuki di Jakarta,
Hailuki menambahkan, ada pula konsekuensi yang diterima Jokowi terkait citra positif dirinya. Citra negatif Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, terutama soal kasus 'Papa Minta Saham' dianggap menggerus citra positif Jokowi. ''Kasus itu tentu terus menggelayut di benak masyarakat, rekaman percakapan rahasian itu akan terus terputar di memori publik. Bahkan, yang terburuk, akan terbangun presepsi negatif terkait jatah saham tersebut,'' ujar Hailuki.
Ada juga resiko Jokowi dijauhi massa marhaen karena kedekatan Jokowi dengan Golkar. Pasalnya, Golkar diidentikan dengan partai borjuis dan kapitalis, sementara pada awal masa pemerintahannya, Jokowi kerap menggunakan mantra tri sakti milik Soekarno. Jokowi akan terbentur dengan mazhab ekonomi kerakyatan dalam program nawacita.
Namun, diantara semua kemungkinan konsekuensi politik tersebut, Hailuki menilai, Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri. ''Semua konsekuensi itu tentu disadari oleh Jokowi, sebagai politisi pasti punya kalkulasi tersendiri. Apalagi angka survei kepuasan publik atas kinerjanya cukup menenangkan hati,'' kata Hailuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika