REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina kepada Pemerintah Filipina. JK mengatakan karena itu Pemerintah Indonesia pun berharap agar Pemerintah Filipina segara menyelesaikan masalah ini.
"Oleh karena itu, kali ini pemerintah tegas, agar ini kita serahkan ke Pemerintah Filipina, agar Pemerintah Filipina menyelesaikan. Sama saja kalau ada penyanderaan di Indonesia, tentu pemerintah Indonesia menyelesaikan," jelasnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/8).
Menurut JK, Presiden Filipina yang baru, Rodrigo Duterte merupakan sosok yang tegas. Karena itu, pemerintah Indonesia berharap sepenuhnya kepada Pemerintah Filipina untuk membebaskan para sandera WNI.
Lebih lanjut, JK juga menyampaikan pemerintah Indonesia telah belajar dari pengalaman pembebasan sandera sebelumnya. Ia menegaskan, pemerintah juga tidak akan melibatkan perusahaan dalam membebaskan sandera. Sehingga, peristiwa serupa tak terjadi kembali di kemudian hari.
"Kita kan belajar dua yang sebelumnya, ya tentu para pengusaha itu disamping pemerintah berbicara dengan Pemerintah Malaysia, mungkin saja pengusaha bernegosiasi juga. Akibat dari pada itu maka berulang terus," katanya.