REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan pemberantasan mafia narkoba di Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi dan terpusat di bawah kendali Presiden.

"Kami ingin Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba yang berada di bawah koordinasinya," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar, Jumat (5/8)

Haris melanjutkan saat ini Kontras memandang institusi-institusi pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, TNI dan bahkan kementerian cenderung menangani narkoba secara parsial atau terpisah-pisah. Menurut dia, sistem tersebut justru hanya akan berujung pada pemecatan-pemecatan individu, tidak menyelesaikan permasalahan yang lebih besar seperti mematikan persebaran narkoba itu sendiri.

"Misalnya BNN selama ini mengaku sulit memberantas narkoba karena banyaknya 'pelabuhan-pelabuhan tikus'. Nah, BNN seharusnya bisa memetakan pelabuhan-pelabuhan itu di mana saja, menjalin kerja sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Koordinator bidang Maritim agar semakin terjalin pengawasan dari masyarakat," kata Haris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika