REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS Ahmad Zainuddin mengatakan, perlu penguatan sistem pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan seluruh Indonesia. "Caranya salah satunya dengan menambah jumlah tenaga pengawas dan penyidik di seluruh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di semua provinsi," katanya di Jakarta Sabtu (6/8).

Ia mengaku terkejut saat mengetahui Balai Besar POM Sumut hanya memiliki 15 tenaga pengawas, 10 tenaga penyidik. Di seluruh Indonesia ada 520 tenaga pengawas dan penyidik. Menurut dia, seharusnya jumlahnya lebih dari itu.

Padahal dalam data yang dikutip dari situs resmi BPOM, Zainuddin menyebutkan tenaga pemeriksa dan penyidik Balai Besar POM Sumut sebanyak 45 orang. Tapi yang lainnya sudah pensiun dan mutasi. Makanya kekosongan ini harus segera diisi.

Sementara total sarana yang diawasi di Sumut mencapai ada 5.811 sarana mencakup rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetika, industri pangan, toko obat, hingga puskesmas, rumah bersalin dan balai pengobatan.

Menurut Zainuddin, jika jumlah balai dan balai besar POM di seluruh Indonesia berjumlah 33 unit, maka rata-rata setiap balai dan balai besar hanya terdapat 15 orang tenaga pengawas dan penyidik. Sementara satu provinsi saja, objek sarana yang harus diawasi BPOM mencapai ribuan.

"Ini sangat timpang. BPOM harus mengajukan penambahan tenaga pengawas dan penyidiknya kalau ingin memperkuat sistem pengawasan. Wajar saja jika kasus vaksin palsu baru terungkap setelah 13 tahun," jelas Zainuddin.

Jika ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka kasus obat  dan vaksin palsu akan terus bermunculan. Tahun 2015 di Sumut ditemukan serum palsu yang didistribusi ke beberapa RS di Sumut. Produksi serum tersebut dari provinsi lain. Dia mengatakan ini akibat lemahnya pengawasan. DPR juga mendorong supaya BPOM menambah tenaga pengawas dan penyidiknya.n dyah ratna meta novia

Ikuti Whatsapp Channel Republika