REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memasukkan sejumlah nama pejabat pemerintahan, termasuk hakim, anggota kongres dan pejabat militer ke daftar terkait perdagangan narkoba.
Duterte menegaskan, para pejabat tersebut akan diseret ke pengadilan. Menurutnya, keputusan untuk membacakan daftar pejabat yang terkait narkoba karena ia telah bersumpah memerangi 'politik-narkoba' di negara itu.
Seperti dikutip situs Rappler, Duterte telah memasukkan 158 pejabat, kebanyakan di antaranya merupakan polisi dan pejabat militer, termasuk tiga anggota kongres dan tujuh hakim.
Sebelumnya pada hari yang sama, Duterte tetap bersumpah untuk melanjutkan perintah tembak mati kepada bandar dan pengedar narkoba. "Saya tak peduli dengan hak asasi manusia, percaya pada saya," ujarnya.
Sekitar 800 orang telah terbunuh sejak Duterte memenangi pemilihan Mei lalu. Diduga mereka adalah bandar dan pengedar narkoba yang dieksekusi di luar hukum.
Pada Ahad, televisi lokal GMA News melaporkan, lima wali kota dan tiga wakil walikota dari wilayah selatahn Mindanao menyerahkan diri ke polisi. Namun mereka membanta tudingan Duterte.
Michael Rama, mantan wali kota Cebu juga membanta terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca juga, Sisi Kelam Pemberantasan Narkoba Duterte, Lahirnya Petrus-Petrus Baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika