REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menerima sejumlah berkas persyaratan dari bakal calon bupati independen menjelang Pilkada 2017. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Idham Holik mengatakan pasangan independen tersebut sudah menyerahkan berkas dukungan KTP yang menjadi syarat untuk maju di jalur independen.
Idham menyatakan KTP yang diserahkan pasangan independen tersebut segera diproses oleh pihaknya. "Ini nanti kami langsung proses untuk memastikan jumlahnya. Proses penghitungannya akan dilakukan oleh PPK setiap Kecamatan dan disaksikan tim dari pasangan Obon-Bambang," kata Idham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (8/8).
Dia menyatakan, jika nanti sudah diketahui jumlahnya, maka akan dibuat berita acara, kemudian baru nanti disebar ke PPS, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual. Salah satu pasangan independen Obon Tabroni - Bambang Sumaryono menyerahkan syarat dukungan KTP ke KPUD Bekasi, Ahad (7/8) diiringi sekitar 1.500 relawan dengan berkonvoi dari lapangan Platinum ke gedung KPU Kabupaten Bekasi yang berjarak kurang lebih satu kilometer.
"Biar saya selalu ingat bahwa saya berasal dari buruh. Bahwa saya dari kalangan masyarakat kecil. Selain itu, biar saya selalu ingat juga kalau nanti lolos dan terpilih, bahwa amanah menjadi pemimpin itu untuk bekerja," kata Obon yang dalam konvoi itu, berada di barisan paling depan mengendarai forklift bersama Bambang.
Terkait jumlah KTP, Obon mengatakan pada kesempatan pertama ini pihaknya menyerahkan 156 ribu fotokopi KTP ke KPU Kabupaten Bekasi, sesuai dengan angka pertama kali ia deklarasi pada bulan Februari lalu. "Gelombang pertama ini kita serahkan 156 ribu fotokopi KTP. Karena minimal syaratnya kan cuma 135 ribu. Nanti kan ada proses perbaikan. Bagi saya, yang kita bawa ke KPU hari ini adalah harapan warga Bekasi dan kerja keras para relawan," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, ia dan timnya akan memastikan berkas dan data tersebut akan dijaga dan diawasi hingga nanti proses verifikasi faktual. "Nanti kami akan pasang CCTV di KPU. KPU pun membolehkan itu. Ada juga tim yang akan 24 jam mengawal di KPU," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika