Senin 08 Aug 2016 15:28 WIB

Pemalsuan Kembali Terjadi di Ratusan Kartu Sehat dan Pintar

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Achmad Syalaby
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat pembagian tiga jenis kartu sakti itu di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5). (Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat pembagian tiga jenis kartu sakti itu di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU — Setelah penemuan kasus pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merebak di Bandung, pemalsuan kartu sehat kembali terjadi. Ratusan Validasi Kartu Sehat dan Pintar (Kasep) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dipalsukan oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya, warga miskin yang menjadi korban perbuatan itu tak bisa memperoleh layanan kesehatan gratis di rumah sakit.

"Jumlahnya ada sekitar 377 formulir validasi Kasep yang diketahui palsu karena tidak ditempuh sesuai prosedur yang berlaku,’’ ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Yadi Hidayat kepada Republika.co.id, Senin (8/8).

Yadi menjelaskan, Kasep merupakan program Pemkab Indramayu bagi warga miskin di Kabupaten Indramayu yang tidak masuk dalam layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Indramayu, terdapat 861.256 warga miskin. Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam layanan KIS mencapai 828.221 orang. 

Sedangkan sisanya yang mencapai 33.035 orang, dilayani dengan menggunakan Kasep dari Pemkab Indramayu.Meski demikian, warga miskin yang tidak masuk dalam layanan KIS maupun Kasep, tetap bisa memperoleh layanan kesehatan gratis. Caranya, harus ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan camat setempat, serta divalidasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

‘’Nah, yang dipalsukan ini formulir validasi Kasepnya,’’ terang Yadi.

Yadi menjelaskan, sebanyak 377 formulir validasi Kasep yang dipalsukan itu merupakan pendataan yang terungkap sepanjang Januari sampai Desember 2015. Kasus itu terungkap setelah banyak warga miskin yang ditolak pihak rumah sakit saat hendak  menggunakan surat keterangan tidak mampu.

Dia menambahkan, berdasarkan penelusurannya, validasi Kasep dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang palsu itu diperoleh warga miskin dari oknum warga di wilayah Indramayu barat. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Yadi mengakui, setelah dicek lebih lanjut melalui puskesmas masing-masing, sekitar 85 persen dari 377 warga yang memegang validasi Kasep palsu itu merupakan warga miskin. Karenanya, mereka berhak memperoleh layanan kesehatan gratis di rumah sakit. ‘’Tapi mereka tetap harus menempuh prosedur yang berlaku,’’ tegas Yadi. 

Yadi menyatakan, pihaknya telah meminta ke setiap puskesmas untuk melakukan verifikasi ulang mengenai data warga miskin yang berhak memperoleh Kasep. Sepanjang Januari – Juli 2016, tercatat ada 8.000 warga miskin yang mendaftar untuk memperoleh Kasep.

Terpisah,  Direktur RSUD Indramayu, Deden Bonie Koswara, saat dimintai tabggapannya,  menyatakan, pihaknya hanya memberikkan pelayanan gratis kepada warga miskin yang memiliki KIS, Kasep serta pemilik surat kerangan tidak mampu yang sah dan sesuai prosedur. "Kalau ternyata kartunya palsu, ya kami tolak,’’ kata Deden. 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement