REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak tujuh partai politik (parpol) berkoalisi menjaring calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sejumlah parpol tersebut yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi Kekeluargaan menjadi nama koalisi yang diperkenalkan ke publik.

Pengamat Politik Universitas Nasional, Mohammad Hailuki menilai Koalisi Kekeluargaan menjadi indikator makin menjauhnya PDIP dengan Ahok. Kehadiran PDIP dalam koalisi gemuk tersebut, kata Luki, sekaligus menunjukkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tampak mau memegang kendali koalisi memastikan kemenangan atas calon pajawat tersebut.

"Kondisi ini mirip dengan Pilgub DKI 2007 di mana PDIP menggalang koalisi besar bersama partai-partai mengusung Fauzi Bowo yang terbukti berhasil mengalahkan Adang Daradjatun yang saat itu diusung PKS," ujar Hailuki, Senin (8/8). 

Menurutnya, jika koalisi Kekeluargaan ini berhasil terlembaga menjadi kekuatan koalisi resmi, maka sangat terbuka kemungkinan konstelasi yang terjadi adalah head to head. Namun demikian, memori manis Pilgub DKI 2007 bisa terulang kembali, kata Luki, bergantung kepada siapa sosok yang akan diusungnya. 

"Yang jelas warga DKI mencari figur tipikal pendobrak nyata, bukan sekadar pencitraan," kata Luki menambahkan.

Jika head to head. lanjut Luki, maka yang berada dalam posisi sulit adalah Presiden Jokowi yang diketahui publik mendukung Ahok, namun di sisi lain partainya PDIP mengusung kandidat lain. Jika Jokowi tidak hati-hati memosisikan diri, lanjut Luki, bisa saja hubungannya dengan PDIP dan Megawati berpotensi mengalami perenggangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika